Rabu, 20 Jun 2018
radarsemarang
icon featured
Hukum & Kriminal

Sehari, Windari Terima 10-15 Amplop Pungli

Kamis, 24 May 2018 20:10 | editor : M Rizal Kurniawan

BEBERKAN PUNGLI: Sidang pemeriksaan para saksi kasus dugaan pungli dengan terdakwa Windari Rochmawati di Pengadilan Tipikor Semarang.

BEBERKAN PUNGLI: Sidang pemeriksaan para saksi kasus dugaan pungli dengan terdakwa Windari Rochmawati di Pengadilan Tipikor Semarang. (joko susanto/jawa pos radar semarang)

RADARSEMARANG.ID - Amplop berisi uang suap sudah biasa diterima Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional pada Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang nonaktif, Windari Rochmawati. Bahkan perilaku buruk terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 597 juta ini bukan rahasia lagi di kalangan anak buahnya.

Fakta tersebut disampaikan oleh dua saksi, pegawai honorer BPN Kota Semarang, Jimmy Suryo Pamungkas dan Fahmi Titah Prayogi, dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (23/5).

Sebelumnya, kedua saksi turut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan penyidik Kejari Kota Semarang. Namun status keduanya masih sebatas saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya sempat diamankan bersama mantan Kepala BPN Semarang, Sriyono.

“Saya sering melihat langsung pemberian amplop  dari utusan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun notaris dalam kurun waktu 2017-2018. Saya melihat orang itu memberikan amplop ke Ibu Windari. Kalau isi amplop itu, saya ndak tahu. Bentuknya seperti amplop surat, warna putih. Yang datang utusannya bisa setiap hari ada,”kata Jimmy Suryo Pamungkas setelah dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Semarang, Zahri Aeniwati, dkk.

Ia juga mengaku, Windari adalah atasannya hingga Februari 2018. Ia sendiri bekerja dalam satu ruangan dengan terdakwa. Adapun tugasnya melakukan proses pengecekan sertifikat. Biasanya setelah berkasnya lengkap, akan distempel. Selanjutnya dimintakan paraf kepada terdakwa Windari, setelah itu diserahkan ke loket.

“Prosesnya kurang dari 3 hari. Ada yang 1 hari jadi.  Waktunya bisa berbeda tergantung syarat-syaratnya lengkap atau tidak. Kalau prosesnya bisa dipercepat, timbal baliknya saya tidak begitu melihat,”ujarnya. 

Namun demikian, diakui Jimmy, utusan notaris maupun PPAT tetap melakukan pembayaran ke loket. Ia mengatakan, dalam sehari bisa ada 10-15 orang utusan yang menyerahkan berkas pengecekan. Sedangkan saat OTT berlangsung, ia mengaku awalnya sedang di musala, kemudian saat ingin masuk ruangan sudah dalam keadaan dikunci.

“Per bulan bisa ratusan pemohon yang meminta percepatan pengurusan sertifikat. Kalau kami ndak pernah menawarkan tarif, karena pengambilan sertifikat asli dilakukan di loket,”ungkapnya. 

Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Ari Widodo didampingi dua hakim ad hoc, Dr Sastra Rasa dan Dr Sinintha Yuliansih Sibarani tersebut, juga memeriksa pegawai BPN Kota Semarang lainnya, di antaranya Riska Diah Amelia, Iwan Supriyatno, Ismawan Heru Anggoro, Parto, Rohayati, Ismawan Heru Anggoro, dan Sipriyono. Juga dua utusan notaris maupun PPAT yakni, Mahmud Hesdianto dan Krisnawati.

“Yang meminta percepatan memang tidak sesuai antrian. Kalau notaris maupun PPAT ditagih biaya percepatan oleh terdakwa, saya ndak pernah melihat. Tapi, utusan pemberi amplop memang ada. Kadang datang di luar jam kerja,  pas sepi, saat sebagian pegawai BPN sudah pulang,”kata Fahmi Titah Prayogi.

Ia mengatakan, pemohon bisa masuk ke ruangan Windari dengan dalih mau  konsultasi. Diakui, sebenarnya biaya pengecekan sertifikat  hanya Rp 50 ribu. Namun dalam dakwaannya, JPU Zahri Aeniwati menyebutkan, terdakwa menentukan besaran biaya tidak resmi untuk pengecekan sertifikat sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu untuk setiap pemohon. Adapun untuk pengurusan hak atas tanah, terdakwa mematok biaya Rp 275 ribu per balik nama.

"Bila tidak dibayarkan, terdakwa menyatakan tidak akan segera menyelesaikan proses pengurusan atau menunda penyerahannya," ujarnya.

Zahri menambahkan, saat penyidikan berhasil diamankan sekitar 135 amplop berisi uang yang tersimpan di meja kerja, kamar indekos, dan mobil terdakwa asal Klaten tersebut. Di amplop-amplop itu tertera nama pihak yang sedang mengurus dokumen agrarianya.

Kuasa hukum Windari, HD Djunaedi dan Andreas Hariyanto berharap saksi-saksi yang akan diperiksa juga diberitahukan jaksa agar bisa mempelajarinya. Terkait dakwaan tersebut, baik pungli maupun gratifikasi nanti akan dibuktikan di persidangan.

Djunaedi juga mengatakan, kliennya dalam kondisi siap dan sehat, baik secara psikologis dan fisik untuk menghadapi persidangan ini. Ia berharap kliennya segera mendapat kepastian hukum. “Dua pasal itu nanti dibuktikan dulu. Terkait dakwaan amplop putih yang disampaikan jaksa tersebut, semuanya dari PPAT, dan sudah ada 100-an PPAT yang diperiksa,”katanya.

(sm/jks/zal/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia