Senin, 25 Jun 2018
radarsemarang
icon featured
Hukum & Kriminal

Anggota Peradi Didakwa Rugikan Rp 1,3 M

Jumat, 25 May 2018 21:13 | editor : M Rizal Kurniawan

SIDANG DAKWAAN : Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Pengadilan Agama (PA) Blora tahun 2008 dengan dakwaan dan eksepsi Ida Nursanti di Pengadilan Tipikor Semarang.

SIDANG DAKWAAN : Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Pengadilan Agama (PA) Blora tahun 2008 dengan dakwaan dan eksepsi Ida Nursanti di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID - Ida Nursanti, anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) versi Fauzi Yusuf Hasibuan asal Blora, didakwa merugikan keuangan negara mencapai Rp 1,3 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Pengadilan Agama (PA) Blora tahun 2008. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Blora dalam sidang dakwaan terhadap Ida di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (23/5) kemarin.

JPU Kejari Blora, David Supriyanto menilai terdakwa Ida 'melakukan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, tidak ditetapkan berdasarkan musyawarah dan tak berpedoman nilai jual objek pajak (NJOP) tahun anggaran di sekitar lokasi. Akibat perbuatan Ida dengan Mukhidin, pengguna anggaran dan terdakwa dalam berkas terpisah, negara dirugikan mencapai Rp 1,3 miliar

“Terdakwa Ida bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Terdakwa juga dianggap bersalah sebagaimana subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 3 juncto pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor,” kata JPU David di hadapan majelis hakim yang dipimpin, Antonius Widijantono. 

David mengatakan, kerugian negara itu didasarkan atas hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP) Jateng terkait pengadaan tanah kantor PA Blora 2008. Adapun tindak pidana tersebut dilakukan mulai Januari- Juni 2008.

Dalam kasus tersebut, Ida merupakan pemilik tanah untuk pembangunan kantor PA Blora di Jalan Blora-Cepu KM3 Desa Seso, Kecamatan Jepon, Blora. Penyimpangan pengadaan tanah seluas 5.000 meter persegi itu karena lahan dibeli dengan harga lebih mahal.

Dalam sidang ini, terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Hendrik J Haman dan Rizal Damanik langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Dalam eksepsinya, pihaknya menegaskan, dakwaan jaksa tidak jelas dan kabur. Ia mengatakan, sebelum persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang dimulai, kliennya sedang mengajukan gugatan praperadilan terhadap Jaksa Agung serta Kepala Kejari Blora. Namun, penuntut umum justru segera melimpahkan perkaranya. Selain itu, hanya memberitahukan persidangan melalui pesan whatsapp (WA). “Ini jelas melanggar ketentuan, karena semestinya kliennya diberikan pemberitahuan lewat surat,” tandasnya. 

(sm/jks/zal/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia