Jumat, 22 Jun 2018
radarsemarang
icon featured
Radar Semarang

Sudah Habis, Baru Disegel

Pembongkaran Eks Pabrik Rokok BAT

Sabtu, 26 May 2018 21:12 | editor : M Rizal Kurniawan

TERLAMBAT: Bangunan bekas pabrik rokok BAT di Jalan Pengapon No 47 Semarang yang sudah nyaris habis kemarin disegel Satpol PP.

TERLAMBAT: Bangunan bekas pabrik rokok BAT di Jalan Pengapon No 47 Semarang yang sudah nyaris habis kemarin disegel Satpol PP. (SIGIT ANDRIANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID - Setelah surat perintah penghentian pekerjaan pembongkaran (SP4) tidak digubris oleh kepala proyek pembongkaran, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Tata Ruang (Distaru) melayangkan surat perintah penyegelan ke Satpol PP. Begitu menerima surat perintah, aparat Satpol PP langsung memasang garis pembatas pada sisa gedung bekas pabrik rokok British American Tobacco (BAT) di Jalan Pengapon Nomor 47 Semarang yang telanjur dibongkar. 

Tindakan Satpol PP sesuai dengan harapan Distaru untuk mencegah permasalahan ini semakin melebar. Sayangnya, penyegelan dilakukan setelah bangunan sudah hampir habis. Pantauan koran ini, meskipun sudah diberi garis pembatas, dua backhoe di lokasi masih tetap beroperasi. Sejumlah pekerja juga masih melakukan aktivitas pemotongan besi sisa kerangka bangunan. 

”Surat penyegelan kami layangkan tadi pagi (Kemarin, Red) ke Satpol PP,” tegas Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Semarang, Irwansyah. 

Dinas Tata Ruang Kota Semarang bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) juga telah berkomunikasi untuk menggali informasi serta mencari langkah-langkah yang mungkin ditempuh ke depan untuk menangani persoalan serupa. 

”Mengenai bangunan yang sudah dibongkar, Dinas Tata Ruang bersama dengan TACB dan BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) akan membuat kajian,” ujarnya. 

Permasalahan ini, dikatakan, juga sudah sampai ke ranah hukum. Pemerintah kota diwakili oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang telah dimintai keterangan Polrestabes Semarang. Artinya, sudah ada yang melaporkan persoalan ini secara hukum. ”Mengenai persoalan hukum. Kita tunggu prosesnya,” ujar Irwansyah kepada sejumlah media.  

Diceritakan dia, saat diberikan surat peringatan, pemilik proyek sempat datang ke kantor Distaru dan menandatangani surat pernyataan di atas materai yang berbunyi bahwa mereka bersedia menghentikan aktivitas pembongkaran pada bangunan yang diduga sebagai cagar budaya ini. Dengan dilakukannya penyegelan terhadap bangunan yang masih tersisa, Distaru berharap aktivitas pembongkaran dapat dihentikan.

Sebelumnya, bangunan ini dibongkar tanpa melaui izin Pemerintah Kota Semarang. Pembongkaran gedung BAT, dijelaskan olehnya, hanya berdasarkan izin prinsip yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. Padahal izin tersebut hanya untuk rencana pemakaian gedung. Berdasarkan izin prinsip tersebut, diketahui bangunan bekas pabrik rokok BAT akan dibangun mal, hotel dan apartemen.

Irwansyah tak memungkiri bahwa bangunan ini sangat penting dalam sejarah Kota Semarang. Sebab, bangunan yang dibangun sekitar 1930-an ini telah mewarnai perindustrian Kota Semarang. Menurut sejarahnya, bangunan di Jalan Pengapon 47 Semarang ini merupakan pabrik rokok BAT, selain yang ada di Cirebon. Bangunan ini merupakan pabrik pertama di Semarang yang sudah menggunakan mesin. Dari segi bangunan juga memiliki desain yang unik serta gaya arsitek modern, bukan kolonial. 

”Secara undang-undang diindikasikan bangunan cagar budaya. Nilai sejarah, keilmuan dan secara teknik struktur itu juga memiliki signifikansi,” bebernya. 

Sementara itu, mengenai perizinan pembongkaran, ditegaskan Kasi Perlindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah, Sugeng Widodo, pembongkaran ini memang belum mendapatkan izin. Gedung ini, lanjutnya, memang tidak terdaftar diinventaris sebagai bangunan cagar budaya. Pun bangunan ini belum ditetapkan sebagai cagar budaya. ”Beberapa hari yang lalu, ada yang minta daftar cagar budaya di Semarang. Kami berikan dalam bentuk lampiran surat. Mungkin ini yang seolah-olah dianggap izin,” jelasnya.”Kami belum mengeluarkan izin sama sekali,” tegasnya.

Saat ini, dikatakan olehnya, gedung ini sedang dalam proses ditetapkan menjadi cagar budaya. TACB telah melakukan kajian, sehingga prosesnya tinggal menetapkan bangunan eks pabrik rokok BAT ini menjadi bangunan cagar budaya. ”Tinggal menetapkan saja sebenarnya, karena sudah dikaji oleh TACB. Penetapan ada di TACB dan pemkot,” kata Sugeng.

Ia mengatakan, atas pembongkaran ini, pemilik bangunan dapat dikenai sanksi, berupa pengembalian bangunan menjadi seperti bentuk semula, hingga sanksi pidana. Sebab, sesuai UU Cagar Budaya pasal 31, selama proses pengkajian, bangunan yang diduga sebagai cagar budaya wajib dilindungi dan diperlakukan layaknya bangunan cagar budaya. ”Kita lihat dulu, apakah nanti bisa direkonstruksi ulang atau tidak,” ujarnya. 

Terpisah, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Semarang, Tjahjono Rahardjo, menyampaikan, bangunan bekas pabrik rokok BAT ini merupakan satu dari ratusan gedung cagar budaya yang ada di Semarang. Berdasarkan senarai bangunan dan kawasan pusaka budaya Kota Semarang, sedikitnya ada 300 bangunan cagar budaya tersebar di berbagai titik di Kota Semarang. Jumlah ini belumlah secara keseuruhan, karena seiring berjalannya waktu terus ada penemuan-penemuan bangunan cagar budaya. 

Tjahjono mengatakan, belum tercatatnya bangunan yang diduga sebagai bangunan cagar budaya dikarenakan bangunan tersebut belum mendapat Surat Keputusan (SK) Wali Kota Semarang sebagai bangunan cagar budaya. Meskipun demikian, sebagian besar dari jumlah tersebut sudah mengantongi SK Cagar Budaya. 

Sejauh ini, diungkapkan Tjahjono, bangunan cagar budaya atau yang masih dalam kajian sebagai cagar budaya di Kota Semarang memang banyak yang hilang karena dibongkar atau dirobohkan. Gedung eks pabrik rokok BAT bukan satu-satunya, beberapa bangunan di kawasan Pecinan juga banyak yang sudah hilang. ”Sebab tidak ada pemahaman dari pemilik gedung mengenai pentingnya menjaga bangunan itu. Terlebih tidak adanya aturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengikat meski sudah ada undang-undang,” jelasnya.

Tjahjono berharap, Pemkot Semarang melalui Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang berinisiatif membuat Perda tentang cagar budaya. Tujuannya, untuk melindungi kekayaan peninggalan sejarah yang dimiliki Semarang. ” Tapi setelah ada Perda harus ditegakkan,” tegasnya. 

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet, mengatakan, seharusnya pembongkaran bangunan cagar budaya dilakukan setelah konsultasi ke badan perlindungan cagar budaya. Termasuk melakukan koordinasi dengan Distaru Kota Semarang. 

Dia meminta Pemkot Semarang mengambil langkah secepat mungkin agar bangunan cagar budaya tersebut bisa diselamatkan. Selain itu, pemilik gedung harus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait. "Selama ini pengelolaan bangunan cagar budaya di Kota Semarang sangat minim perhatian. Di antaranya kendala minimnya anggaran untuk merawat bangunan cagar budaya," katanya. 

(sm/cr4/amu/zal/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia