Rabu, 20 Jun 2018
radarsemarang
icon featured
Radar Kedu

3 Kades Diduga Tidak Netral

Senin, 28 May 2018 15:43 | editor : Pratono

3 Kades Diduga Tidak Netral

RADARSEMARANG.ID- Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menemukan dugaan pelanggaran ketidaknetralan kepala desa dalam Pilkada 2018. Tiga kepala desa diketahui mengikuti acara debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Magelang 2018 putaran II yang berlangsung Grand Artos Hotel, Sabtu (26/5/2018) malam. Mereka terlibat aktif sebagai tim pendukung para calon.

"Berdasarkan pengawasan yang kami lakukan, dijumpai tiga orang kades mengikuti debat. Dari ketiga orang itu, ada yang di barisan paslon nomor satu dan paslon nomor dua, pokoknya kedua-duanya ada kades,” ucap Ketua Panwaskab Magelang M Habib Saleh, usai acara debat.

Habib mengatakan, ketiga kades tersebut telah teridentifikasi, baik nama maupun bukti-bukti keterlibatan mereka selama debat publik berlangsung. “Saat ini, kita sudah mengamankan foto dan video keterlibatan mereka. Secepatnya akan kita tindaklanjuti dengan klarifikasi kepada ketiganya," imbuh Habib.

Habib menjelaskan, jika nantinya ketiga kades tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016, UU Nomor 6 tahun 2014, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. "Sanksinya bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis dan bisa juga sampai ke pemberhentian. Sanksi tersebut nantinya akan diberikan oleh Bupati Magelang sebagai atasan mereka, kita memberikan rekomendasi," tandasnya.

Sementara itu, debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang mengambil tema demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Debat dipandu dua moderator, Rory Asyari dan Ninok Hariyani. Selain itu, juga dihadirkan 3 panelis, Arie Sujito (Doktor Sosiologi Fisipol Universitas Gajah Mada Yogyakarta), Abdul Gaffar Karim (Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM) dan Wasingatu Zakiah (Institute of Development Economic and Analisys).

Banyaknya jabatan di Pemkab Magelang yang masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) menjadi salah satu sorotan. Apalagi kedua cabup merupakan petahana bupati dan wakil bupati yang pecah kongsi untuk maju dalam Pilbup 2018.

Paslon nomor urut 2 HM Zainal Arifin-Rohadi yang mendapat giliran pertama berjanji akan memusatkan perhatian pada kebutuhan dasar dalam masyarakat. Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah harus mampu menjawab kebutuhan dasar tersebut. Untuk itu, mentalitas birokrasi harus direformasi agar berorientasi pada pelayanan. “Persoalan kekosongan pejabat definitif itu terkait dengan pembagian tugas antara Bupati dan Wakil Bupati dalam periode lalu. Persoalan itu harus menjadi prioritas dalam periode berikutnya, kami berjanji hal tersebut tidak akan terulang lagi,” tegas HM Zainal.

Sementara Paslon nomor urut 1 Zainal Arifin-Edy Cahyana menegaskan akan fokus pada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan publik. Yakni partisipasi, inovasi, transparansi dan akuntabilitas. Mengenai jabatan-jabatan yang masih diisi oleh pelaksana tugas, ini terkait dengan aspek-aspek regulasi nasional yang membuat pimpinan eksekutif sulit menetapkan pejabat definitif, tanpa mengorbankan kinerja pemerintahan daerah. “Kami berjanji akan menuntaskan persoalan ini, jika terpilih kembali sebagai Bupati-Wakil Bupati Magelang,” janji Zainal.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Magelang Afifuddin mengatakan, debat publik Pilbup Magelang putaran II kali ini berjalan lebih dinamis dan semarak. Selain itu, persiapan masing-masing calon juga sudah cukup baik dalam debat kali ini. “Masih ada debat publik sekali lagi dengan tema isu-isu strategis Kabupaten Magelang pada 22 Juni 2018 mendatang,” jelasnya.

(sm/cr3/ton/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia