Sabtu, 23 Jun 2018
radarsolo
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Asal Sita, DC Bisa Dilaporkan

Sabtu, 06 Jan 2018 15:40 | editor : Perdana

Asal Sita, DC Bisa Dilaporkan

SOLO – Penarikan kembali kendaraan maupun barang oleh debt collector (DC) menjadi salah satu keresahan masyarakat yang melakukan kredit. Namun, sebenarnya konsumen bisa melapor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau ke pihak berwajib jika mengalami kejadian tersebut.\

Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Industri Keuangan Nonbank (IKNB) dan Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Solo Tito Adji Siswantoro mengatakan, ada sejumlah ketentuan bagi petugas yang melakukan penyitaan kendaraan atau barang. Di antaranya petugas tersebut telah bersertifikat atau membawa surat tugas dari perusahaan terkait saat melakukan eksekusi atau sita.

Jika syarat itu tidak dipenuhi, konsumen atau pemilik kendaraan maupun barang bisa melaporkan DC tersebut ke kantor OJK atau pihak kepolisian. Hal itu mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Pasal 23 Nomor 29 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyebutkan, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan. 

”Bila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan, ya tidak boleh mengambil secara paksa,” jelas Tito kepada wartawan kemarin (5/1).

Bahkan, petugas dan atau tenaga alih daya perusahaan pembiayaan yang menangani bidang penagihan sewajibnya memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi. Kemudian, harus menyampaikan pemberitahuan kepada OJK disertai alasan penunjukkan. Hal itu tercantum pada POJK Pasal 50. 

”Perusahaan pembiayaan bisa melakukan penagihan kepada debitur jika bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai,” papar Tito.

Adapun ketentuan pihak lain sebagai penagih, di antaranya berbentuk badan hukum, memiliki izin dari instansi berwenang. Kemudian, punya sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia. 

Perusahaan juga harus bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain.

”Untuk Solo dan sekitarnya tidak begitu banyak pengaduan mengenai DC atau lising. Pada 2017 ada sekitar 25 aduan yang masuk. Harapannya kasus seperti ini bisa berkurang dan semakin banyak lembaga pembiayaan yang memahami peraturan. Sehingga bisa lebih tertib dalam penagihan,” pungkas Tito. (gis/ria)

(rs/gis/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia