Senin, 25 Jun 2018
radarsolo
icon featured
Sragen

Tanam Pohon di Jalan Rusak Bukan Solusi

Selasa, 16 Jan 2018 14:32 | editor : Bayu Wicaksono

Kondisi jalan penghubung Tanon-Gemolong ini rusak parah.

Kondisi jalan penghubung Tanon-Gemolong ini rusak parah. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

SRAGEN – Tanam pohon di jalan rusak sebagai bentuk protes kini semakin tren di sejumlah daerah, termasuk Sragen. Cara tersebut dinilai legislatif tidak produktif karena bukan menjadi solusi.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sragen Bambang Samekto meminta masyarakat agar lebih bersabar. Saat ini pemkab sudah mendata seluruh jalan-jalan rusak di wilayah Sragen. Dari data tersebut kemudian akan segera diperbaiki tahun ini.

“Dalam membangun dan memperbaiki jalan memerlukan mekanisme dan proses. Tidak bisa sembarangan dalam menggunakan anggaran negara. Jadi mohon masyarakat bersabar dulu,” tuturnya.

Pihaknya meminta masyarakat mengapresiasi kebijakan pemkab meminjam dana untuk perbaikan jalan senilai Rp 200 miliar. Dia melihat ada komitmen dari pemkab untuk menyelesaikan persoalan jalan rusak tersebut. Meski kebijakan utang dianggap tidak populer di mata sebagian anggota dewan.

”Bupati telah memberanikan diri melangkah meminjam dana kepada bank, agar persoalan jalan selesai tahun ini,” terang Bambang.

Namun demikian, pihaknya tetap akan mengawasi jalannya pembangunan di Sragen. Terutama infrastruktur jalan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Proyek infrastruktur harus berkualitas. Karena itu, pengawasan harus lebih diperketat.

Sebelumnya masyarakat menggelar protes dengan menanam pohon pisang di jalur Desa Karangtalun, Tanon menuju Desa Nganti, Gemolong pekan lalu. Hal itu merupakan wujud kekesalan warga atas kondisi jalan berlumpur.

Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengingatkan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial merupakan ekspresi. ”Tugas pemerintah membuat skala prioritas. Kalau sudah dianggarkan pasti dibangun,” ujarnya.

Bupati juga membuka aduan lewat akun Lapor Mbak Yuni. Selama 1x24 jam akan mendapat jawaban dari dinas terkait.

(rs/din/bay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia