Sabtu, 23 Jun 2018
radarsolo
icon featured
Boyolali

Persiapan Mudik, Tol Salatiga-Kartasura Dikebut

Jumat, 09 Feb 2018 15:33 | editor : Bayu Wicaksono

Sejumlah siswa SMP berangkat sekolah melintasi jalan tol ruas Salatiga Kartasura, tepatnya di kawasan Banyudono, Boyolali.

Sejumlah siswa SMP berangkat sekolah melintasi jalan tol ruas Salatiga Kartasura, tepatnya di kawasan Banyudono, Boyolali. (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)

BOYOLALI – Kondisi cuaca saat ini tak tentu. Namun pembangunan ruas jalan Tol Salatiga-Kartasura terus dikebut. Ditarget pembangunan selesai awal Juli. Upaya ini dilakukan untuk mengejar deadline arus mudik Lebaran.

Jalan tol sepanjang 29 km yang melintasi kawasan Boyolali ini terkonseksi dengan pintu tol Kartasura yang merupakan jalan tol paket I Solo (Kartasura)-Ngawi. Rencananya sudah dioperasikan Maret mendatang.

Pengendali Lapangan Seksi CDF, pembangunan jalan tol paket III, PT Jasamarga Solo-Ngawi Ngadino mengatakan, pihaknya terus mengebut pekerjaan struktur sehingga selesai Juli. Saat ini, progres pembangunan mencapai 56 persen. ”Kami upayakan Juli sudah selesai,” katanya kepada Jawa Pos Radar Solo saat ditemui di gerbang tol Mojosongo, Boyolali.

Diakuinya, pembangunan yang dimulai sejak Januari 2017 tersebut terkendala cuaca. Selain itu, ruas tol paket III yang melintasi 29 desa itu juga terkendala pembangunan jembatan di wilayah Kenteng, Kabupaten Semarang. ”Tinggal pembebasan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang saya kira bisa diselesaikan pemerintah daerah setempat,” beber Ngadino.

Manager Administrasi, Fatahillah menambahkan, pembangunan jembatan Kenteng sangat berat. Jembatan sepanjang 496 meter dan tinggi 40 meter itu butuh waktu lumayan lama. Sedangkan untuk wilayah Boyolali, pembangunan tol paket III terkendala pembebasan lahan. Selain menempuh cara eksekusi, terobosan yang dilakukan yakni melalui sistem sewa.

”Ada 72 bidang di Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali Kota yang sudah dieksekusi. Sedangkan bangunan fasilitas sosial dan umum berproses di pemerintah daerah masing-masing. Termasuk tanah kas desa. Kalau tanah wakaf berproses di Kementerian Agama. Karena itu beberapa waktu lalu dibentuk tim Satwapres yang membawahi tiga kementrian terkait itu,” terang Fatahillah.

(rs/wid/bay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia