Senin, 25 Jun 2018
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

BPKP Audit Dana Bantuan Parpol

Minggu, 11 Feb 2018 10:05 | editor : Bayu Wicaksono

ILUSTRASI

ILUSTRASI (IRECK OKTAVIANTO/RADAR SOLO)

SUKOHARJO - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Tengah  (Jateng) melakukan audit terhadap dana partai politik (parpol) 2017. Audit sudah dimulai sejak awal tahun ini. Setelah audit selesai akan diberikan rekomendasi pada parpol untuk mengajukan pencairan  dana tahun ini. 

Kepala Kesbangpol Sukoharjo Gunawan mengatakan, saat ini dana parpol sedang masa audit oleh BPKP. Semua parpol yang mendapat dana tersebut sudah mengirim laporan ke BPKP. “Hasilnya auditnya seperti apa belum tahu, karena masih menunggu dari BPKP,” katanya. 

Gunawan memperkirakan rekomendasi terkait hasil audit dana parpol ini akan keluar pada akhir Februari nanti. Setelah itu partai yang memiliki anggota di DPRD akan mengajukan pencairan ke Kesbangpol. Bila tidak ada lampiran hasil audit BPKP, maka dana parpol tidak bisa dicairkan. 

Gunawan mengatakan, selama ini tidak ada kendala untuk parpol dalam pencairan. Selain itu, juga tidak ditemukan adanya penyimpangan dari penggunaannya. “Semua lancar dan ini sudah rutin,” papar Gunawan. 

Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo Wawan Pribadi mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan laporan penggunaan dana parpol ke BPKP. Dia mengaku belum mengetahui kapan rekomendasi dari BPKP akan turun. “Kami tertib dan sudah mengirim laporan hasil penggunaan dana itu sejak 30 Januari kemarin,” katanya. 

Wawan mengatakan, untuk PDIP mendapat jatah dana parpol Rp 500 juta. Sebab, perwakilan anggota dewan dari partainya mendominasi  kursi di DPRD Sukoharjo. Total ada 22 legislator. Selama ini penggunaan dana parpol adalah untuk kegiatan pendidikan politik. 

Menurut informasi yang beredar, akan ada kenaikan dana parpol ini. Namun, kejelasannya belum diketahui. Bila benar ada kenaikan, pihaknya menyambut baik. “Selama ini kita tidak ada persoalan juga dalam penggunaannya,” paparnya. 

Sekretaris DPD II Partai Golkar Sarjono mengatakan, pihaknya juga sudah mengirim laporan hasil penggunaan dana parpol ke BPKP. Saat ini pihaknya juga menunggu kabar kapan rekomendasi tersebut turun. “Kami dapat jatah Rp 107 juta. Penggunaan sesuai undang-undang untuk pendidikan politik,” papar dia.

(rs/yan/bay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia