Senin, 28 May 2018
radarsolo
icon featured
Boyolali

Dua Parpol Gagal Bertarung di Pemilu 2019 di Boyolali

Minggu, 11 Feb 2018 19:54 | editor : Fery Ardy Susanto

Ali Fachrudin, Komisioner KPU Boyolali

Ali Fachrudin, Komisioner KPU Boyolali (TRI WIDODO/RADAR SOLO)

BOYOLALI – Dari 16 partai politik, hanya 14 saja yang bakal bertarung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Boyolali. Dua parpol, Hanura dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) harus legowo urung bertarung. Lantaran tidak lolos verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali.

Komisioner KPU Boyolali, Ali Fachrudin menjelaskan, Hanura sejak awal memang tak mengikuti tahapan sebagai parpol peserta Pemilu 2019 di Boyolali. Sementara PKPI dinilai tak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan. Untuk kepengurusanm sekretaris PKPI tak bisa hadir saat dilakukan verifikasi.

Hambatan lain, yakni jumlah anggota. Sesuai syarat, PKPI harus memiliki anggota satu per seribu jumlah penduduk Boyolali. Sayangnya dari sekitar 90 anggota yang mestinya ikut verifikasi faktual, PKPI hanya mampu menghadirkan 10 anggota saja.

”Kami tunggu hingga 6 Februari untuk melengkapi dan perbaikan kekurangan. Namun PKPI tidak sanggup. Setelah kami rekap semua berkas, disimpulkan PKPI memang tak memenuhi persyaratan,” tegas Ali kepada Jawa Pos Radar Solo, Minggu (11/2).

Ali menambahkan, fakta ini menutup pintu PKPI, ambil bagian dalam Pemilu 2019 di Boyolali. ”Nanti akan kami kirimkan berkas untuk diverifikasi di tingkat provinsi. Selanjutnya di tingkat pusat. Penetapan parpol yang akan mengikuti Pemilu 2019 akan diumumkan 17 Februari mendatang,” urai Ali. 

Pargito, Komisioner KPU Boyolali menambahkan, Hanura memang tak mengikuti tahapan. Sementara PKPI tak memenuhi syarat. Alhasil jumlah calon peserta Pemilu 2019 di Boyolali hanya 14 parpol sjaa. Di mana empat parpol merupakan muka baru. ”Ada Perindo, PSI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya. Kalau parpol tak menggunakan haknya ya haru kita hormati,” tandasnya.

Sebelumnya, ada dua parpol selain Hanura dan PKPI yang tidak lolos persyaratan. Yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Lagi-lagi masalah keanggotaan jadi biangnya. Namun hingga deadline perbaikan persyaratan, 5 Februari lalu, baik PPP dan PBB sanggup memperbaikinya.

(rs/wid/fer/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia