Sabtu, 23 Jun 2018
radarsolo
icon featured
Solo

Wali Kota Solo: Kebangetan ASN Pakai Gas Melon

Rabu, 21 Feb 2018 14:16 | editor : Bayu Wicaksono

Wali Kota Solo meminta para ASN beralih ke Bright Gas 5,5 kg.

Wali Kota Solo meminta para ASN beralih ke Bright Gas 5,5 kg. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

SOLO –  Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengeluarkan surat edaran (SE) yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan gas LPG tabung 3 kilogram (kg). SE yang ditandatanganinya pada 14 Februari lalu itu berlaku bagi ASN seluruh golongan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebelum diterbitkan SE tersebut, pemkot sebenarnya sudah mulai mengajak ASN untuk tidak menggunakan gas 3 kg. Rudy cukup menyayangkan jika masih ada ASN yang nekat memakai gas LPG 3 kg.

“Ya kebangeten kalau ada ASN yang masih pakai. Isin harusnya,” tegas Wali Kota kepada Jawa Pos Radar Solo.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Budi Yulistiyanto menjelaskan SE Walikota Nomor 541/457 itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung Gas 3 kg  serta Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009, tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Dalam bab IV pasal 20 menjelaskan bahwa konsumen pengguna LPG terbagi menjadi dua, yaitu pengguna LPG umum atau nonsubsidi dan pengguna LPG tertentu atau bersubsidi.

”Pertama, tabung gas LPG 3 kg adalah barang yang bisa disubsidi oleh pemerintah, maka penggunaannya hanya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat yang berpendapatan rendah dan usaha kecil mikro,” ucap Sekda.

Sementara itu poin kedua SE wali kota itu menyebutkan khusus ASN dihimbau beralih menggunakan  tabung gas LPG 5,5 kg non subsidi. Bright Gas 5,5 kg kini bisa didapatkan di agen, warung, maupun pusat perbelanjaan lainnya. Meski SE itu sudah diterbitkan hampir dua pekan, nyatanya masih banyak ASN yang masih menggunakan tabung gas 3 kg.

”Masih banyak yang pakai subsidi. Kita terus sosialisasikan ke seluruh OPD agar jajaran di bawah melaksanakan SE tersebut,” terang Budi.

Dia mengaku saat ini kesulitan yang dihadapi adalah mengawasi penggunaan gas LPG di setiap rumah ASN. Tidak ada perangkat pengawasan yang bisa digerakkan untuk mendukung SE tersebut.

“Untuk saat ini tidak ada sanksi. Kita tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal ke rumah-rumah. Ya hanya meminta kesadaran ASN saja,” ucapnya.

(rs/irw/bay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia