Jumat, 22 Jun 2018
radarsolo
icon featured
Nasional

Tunjangan Dihentikan, Sejumlah Profesor Angkat Bicara

Jumat, 23 Feb 2018 08:10 | editor : Fery Ardy Susanto

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Bambang Setiaji saat berkunjung ke kantor Jawa Pos Radar Solo.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Bambang Setiaji saat berkunjung ke kantor Jawa Pos Radar Solo. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

SOLO – Sejumlah profesor di Kota Bengawan angkat bicara soal penghentian sementara pembayaran tunjangan bagi lebih 3.800 profesor di tanah air. Lantaran tak menunaikan kewajiban publikasi di jurnal internasional. Kewajiban ini tertuang di Permenristekdikti 20/2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Bambang Setiaji menuturkan, space di jurnal internasional sangat terbatas. Beberapa di antaranya juga tidak terakreditasi scopus yang menjadi rujukan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

“Ada beberapa space yang semula terakreditasi scopus, tapi kemudian turun akreditasinya. Padahal kami sudah membayar. Mestinya Dikti jangan kaku. Kalau saat masuk sudah terakreditasi scopus, lalu akreditasinya turun, ya jangan dicoret. Itu external accident di luar kontrol kami,” bebernya kepada Jawa Pos Radar Solo, Kamis 22/2).

Bambang tegas menolak pemberhentian tunjangan kehormatan tersebut. Sebab, tugas profesor adalah membimbing dan menghasilkan doktor. Tugas mengajar bagi professor sangat penting. Terutama bagi kampus yang bukan research university. Menurutnya, banyak dosen peneliti dan penulis jurnal yang justru tidak pandai mengajar dan membimbing mahasiswanya.

“Guru-guru besar yang mengajar dengan tekun dan membimbing dengan sabar pantas diberi kehormatan. Sesuai namanya Guru Besar. Banyak guru besar yang tidak menulis jurnal internasional, tapi pemikiran untuk bangsa 24 jam dan sangat diperlukan,” paparnya.

Disinggung soal istilah dosen asongan alias banyak menghabiskan waktunya di luar kampus, Bambang mengungkapkan, hal tersebut harus diperjelas dan tidak bisa digeneralisasi.

Dicontohkan Bambang, di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) yang dipimpinnya, kurang lebih 20 doktor dan profesor dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) diminta membantu men-set-up UMKT.

“Padahal tugas mereka di UMS saja sudah berat, tetapi dengan rela hati membantu universitas baru. Memberi kuliah anak muda Kaltim supaya ada sentuhan doktor dan guru besar. Maka dari itu, konsep asongan di lapangan tidak mudah,” tandasnya.

Ditambahkan Bambang, tidak sedikit perguruan tinggi yang kecenderungannya money oriented, sehingga tidak mendidik dalam arti yang sebenarnya. Industri juga masuk di dunia pendidikan. Di satu sisi terwujud budaya disiplin waktu, di sisi lain aspek pendidikannya kurang.

“Saya tidak setuju universitas mengabaikan pendidikan walau mahasiswa sudah tergolong dewasa. Meskipun ada orientasi jual beli, tetap harus ada unsur pendidikan. Karena kampus bukan tempat jual beli ilmu dan skill. Kampus tempat menyemaikan prinsi-prinsip bernegara yang baik,” paparnya.

Terpisah, Rektor Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Tresna Priyana Soemardi mengungkapkan, profesor bertugas melakukan pembinaan dan menjadi mentor bagi doktor. Sehingga profesor harus menghasilkan paling tidak satu jurnal dalam setahun yang terindeks scopus dengan membawa doktor binaannya.

“Profesor ini harus mencantumkan nama binaannya yang masih muda masuk ke dalam jurnalnya. Ini yang menjadi salah satu cara membimbing dan menjadi mentor,” sambungnya.

Jika pemberhentian sementara tunjangan kehormatan profesor merupakan kebijakan pemerintah, Tresna dan profesor dari universitas lainnya akan merespons bila terjadi masalah. “Kami akan melihat respons Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) seperti apa,” ucapnya.

(rs/aya/fer/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia