Minggu, 27 May 2018
radarsolo
icon featured
Klaten

Normalisasi Kali Woro Harus Libatkan Pemkab

Selasa, 24 Apr 2018 16:45 | editor : Fery Ardy Susanto

Spanduk penolakan normalisasi Kali Woro di Desa Sidorejo, Kemalang.

Spanduk penolakan normalisasi Kali Woro di Desa Sidorejo, Kemalang. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten memastikan tidak ada program normalisasi Kali Woro yang ditolak para penambang manual bukanlah kebijakannya. Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jaka Sawaldi mengakui jika normalisasi Kali Woro bukan kewenangan pihaknya. Pemkab meminta normalisasi harus melibatkan Pemkab.

”Sudah kami telusuri di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tidak ada program normalisasi Kali Woro. Karena itu kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Jogja,” jelas Sekda Klaten, Jaka Sawaldi kepada Jawa Pos Radar Solo, Senin (23/4).

Pemkab selama ini belum pernah diajak duduk satu meja. Membahas normalisasi Kali Woro di Desa Sidorejo dan Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten. Padahal aliran sungai tersebut berada di wilayah Klaten.

Pemkab, lanjut Sawaldi harus diligatkan. Lantaran normalisasi ini menyangkut hajat hidup warganya yang mayoritas penambang manual.

”Kami tidak mengetahui, mengapa normalisasi itu menjadi program. Apalagi pemkab belum pernah diajak koordinasi. Tetapi sebaiknya pemkab dilibatkan,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Kemalang, Kusdiyono mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat terkait normalisasi Kali Woro. Mengingat dirinya juga belum memahami bentuk pelaksanaan normalisasi. Dirinya pun tidak tahu asal usul rencana normalisasi tersebut.

”Memang saat sosialisasi awal April lalu, saya diundang pihak pelaksana dari PT. Apollu Nusa Konstruksi di Balai Desa Sidorejo. Tapi saat sosialisasi itu, suasanannya tidak kondusif. Karena warga yang bekerja sebagai penambang manual menolak,” bebernya.

”Mungkin kalau ada normalisasi, biasanya pakai alat berat. Jadi ada kekhawatirkan dari para penambang jika material pasir habis. Sehingga mereka tidak dapat bekerja lagi,” terang Kusdiyono.

(rs/ren/fer/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia