Senin, 28 May 2018
radarsolo
icon featured
Klaten

Pembahasan Sewa Kios Prambanan Berujung Deadlock

Kamis, 17 May 2018 11:10 | editor : Fery Ardy Susanto

Pengunjung memilih barang dagangan di kios TWC Prambanan.

Pengunjung memilih barang dagangan di kios TWC Prambanan. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

KLATEN – Dari 604 pedagang, 24 di antaranya kukuh menolak menandatangani perjanjian sewa-menyewa kios di kawasan Taman Wisata Candi (TWC) Prambanan yang baru. Bahkan pertemuan antara para pedagang dengan PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko berakhir deadlock. Tidak ada kesepakatan yang terjalin dalam pertemuan di Gedung Serbaguna Kantor Pusat PT TWC, Senin (14/5) pagi itu.

Ketua Paguyuban Pedagang TWC Prambanan, Dedi Tomang menyebutkan, 24 pedagang menolak karena ada beberapa klasul yang tidak disepakati. Sebab pembahasan sewa kios yang baru itu hanya dilakukan sepihak. Tanpa melibatkan para pedagang.

”Kami menolak tanda tangan klausul kontrak memberatkan para pedagang. Katanya kesepakatan perjanjian sewa kios yang baru itu akan dimusyawarahkan bersama-sama. Tapi nyatanya tiba-tiba kami disodorkan untuk tanda tangan,” jelas Dedi kepada Jawa Pos Radar Solo.

Keberatan muncul terkait aturan membayar denda 50 persen dari biaya sewa dan penutupan sementara jika telat membayar dua bulan. Padahal sebelumnya, denda hanya 10 persen saja pedagang menunggak bayar sewa selama enam bulan.

Terlebih lagi mengenai ahli waris penyewaan kios, aturannya cukup memberatkan pedagang. Harus membayar Rp 2,5 juta jika akan diahliwariskan dengan anggota keluarga lainnya. Sebagai pedagang asli Prambanan, Dedi mengaku potensi kiosnya pindah tangan ke orang kain cukup besar.

”Memang ada ratusan pedagang yang sudah menandatangani perjanjian sewa kios yang diperbarui setiap dua tahun itu. Tapi mereka hanya disodorkan saja untuk segera menandatangani perjanjian penyewaan itu. Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya terkait perubahan klausul,” beber Dedi.

Sementara itu, kuasa hukum PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, Garda Utama Siswadi membenarkan jika pertemuan deadlock. Karena tidak adanya kesepakatan. Terlebih lagi di perjanjian sewa kios sebelumnya, pedagang yang ingin memperpanjang harus mengajukan terlebih dahulu sebulan sebelumnya. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak mengajukan perpanjangan penyewaan kios.

”Sebenarnya perjanjian sewa kios berakhir 31 Desember 2017. Tetapi hingga saat ini masih kami perkenankan untuk berdagang. Kalau mau adil, sebenarnya sejak 1 Januari 2018, mereka bukan menjadi penyewa kios lagi,” terangnya.

Maka, pihaknya, lanjut Garda, memberikan waktu sepekan ke depan. Kepada 24 pedagang untuk memperpanjang sewa kios atau tidak. Dirinya mempersilahkan kepada para pedagang untuk melakukan penandatanganan sehingga usahanya dapat dilanjutkan untuk dua tahun ke depan.

(rs/ren/fer/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia