Selasa, 19 Jun 2018
radarsolo
icon featured
Solo

Tawarkan Desain Pro Kampus untuk PKL

Selasa, 12 Jun 2018 18:10 | editor : Fery Ardy Susanto

PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara yang menjadi target penertiban.

PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara yang menjadi target penertiban. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

SOLO - Rencana pemkot menata pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara mendapat dukungan pihak kampus Universitas Sebelas Maret (UNS). Keberadaan PKL yang tidak tertata dianggap menutupi fasat UNS dan membuat kampus terlihat kumuh.

Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik (FT) UNS Surakarta Murtanti Jani menawarkan beberapa alternatif untuk menata PKL yang menempel di tembok kampus tersebut.

“Yakni menata kawasan dengan desain pro kampus dan merelokasi PKL ke pasar tradisional. Penataan dengan desain pro kampus dinilai sebagai solusi yang sama-sama menguntungkan, baik bagi PKL, pemkot maupun UNS. Desain pro kampus sekaligus juga menunjukkan kepedulian UNS sebagai kampus pendidikan terhadap masyarakat sekitar,” katanya, Senin (11/6).

Solusi lain, lanjut Murtanti, adalah dengan merelokasi PKL ke pasar tradisional. Cara ini dinilai bisa dilakukan dengan syarat desain pasar yang dibuat pemkot memerhatikan karakteristik pengguna, yakni pedagang dan pembeli. Dia menjelaskan, karakter pedagang dan pembeli pasar berbeda dengan pedagang dan pembeli PKL.

“Para pembeli di PKL tak ingin berlama-lama. Mereka datang, membeli apa yang dibutuhkan, lalu pulang. Ini berbeda dengan karakteristik pedagang dan pembeli di pasar yang membutuhkan waktu lebih lama dalam transaksi jual beli,” terangnya.

Setiap pasar pun memiliki karakter pembeli dan penjual yang berbeda. Pembangunan pasar yang melupakan karakter penggunanya dianggap akan membuat pasar itu ditinggalkan. Dalam menata PKL di sekitar kampus, Pemkot dan kampus perlu menerapkan aturan yang dipatuhi oleh seluruh PKL.

Murtanti mencontohkan, pengendalian jumlah PKL yang dilakukan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Jadi, PKL yang boleh berjualan hanya PKL yang berdomisili di Kota Solo.

“Selain itu, PKL perlu memahami bahwa pelanggaran aturan berarti ada sanksi yang harus dijalankan,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Surakarta Subagyo mengatakan, pemkot sudah memperlakukan PKL dengan manusiawi. Bagi PKL yang memiliki KTP Solo, pemkot menyiapkan selter di beberapa pasar yang sudah dibangun.

“Kita ajak dialog, bagaimana baiknya. Kita juga tidak pernah menggusur dengan semena-mena. Semua dikasih solusi,” ucapnya. 

(rs/irw/fer/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia