Senin, 25 Jun 2018
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Harus Kuasai Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa

Syarat PNS untuk Kenaikan Pangkat

Selasa, 24 Oct 2017 09:10 | editor : Lambertus Hurek

Sri Witarsih

Sri Witarsih

KOTA-Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sidoarjo untuk naik pangkat ditambah. Pemkab Sidoarjo tidak hanya menilai dari kinerja dan kelakuan baik, tetapi PNS juga harus memiliki keahlian dalam pengadaan barang dan jasa. 

Dalam pembekalan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa, Senin (23/10), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo Sri Witarsih mengatakan, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sudah mengeluarkan surat edaran. “Di surat tersebut menegaskan bahwa setiap PNS di lingkungan Pemkab Sidoarjo harus lulus pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya. 

Sri Witarsih menjelaskan, syarat itu sengaja dibuat untuk meningkatkan kemampuan pegawai. Sebab, saat ini ternyata banyak PNS yang tidak memiliki keahlian pengadaan barang dan jasa. “Padahal keahlian ini sangat penting dan dibutuhkan di semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” katanya.

Dari data yang dihimpun, pegawai eselon III A yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang jasa baru 69 persen. Untuk eselon III B yang sudah memiliki sertifikat 59 persen, dan eselon IV A yang sudah mendapatkan sertifikat 31 persen. Sementara itu di eselon IV B sudah mencapai 93,1 persen.

Minimnya pegawai yang ahli pengadaan barang dan jasa saat ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan gagal dalam tahapan lelang. “Ini akibat pegawai tidak paham,” imbuh Sri Witarsih.

Untuk itu, menurut dia, setiap PNS seharusnya miliki kemampuan pengadaan barang dan jasa. Sebab setiap membuat program kegiatan seperti pengadaan alat atau pembangunan fisik, keahlian itu sangat dibutuhkan. Misalnya dalam melelang paket pekerjaan. Seorang kepala bidang (kabid) yang sudah memiliki keahlian akan tahu lelang harus dijadikan per paket atau digabung. 

Sri menambahkan, pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa sudah berkali-kali dilaksanakan, tapi minim peminat. Bahkan peserta yang lulus program tersebut juga sedikit. Dalam satu kelas kadang hanya enam orang yang mampu mendapatkan sertifikat. “Banyak PNS beranggapan kalau sudah jadi pegawai, keahlian pengadaan barang dan jasa tidak diperlukan,” lanjutnya. 

(sb/rek/rek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia