Rabu, 20 Jun 2018
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Gubernur Jawa Timur Minta UMKM Juga Perhatikan K3

Sabtu, 13 Jan 2018 14:20 | editor : Abdul Rozack

KESELAMATAN KERJA: Gubernur Jawa Timur Soekarwo (dua dari kiri) dampingi Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri (kiri) pada acara Bulan K3 Nasional

KESELAMATAN KERJA: Gubernur Jawa Timur Soekarwo (dua dari kiri) dampingi Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri (kiri) pada acara Bulan K3 Nasional di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (12/1). (ISTIMEWA)

SURABAYA-Banyaknya kecelakaan kerja di Jatim membuat Gubernur Jatim Soekarwo mendorong pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tak hanya dilakukan di industri besar. Tapi juga industri kecil dan menengah yakni sektor UMKM. 

Permintaan Pakde Karwo ini, sapaan karib Soekarwo, cukup beralasan. Pasalnya, 92 persen tenaga kerja di Jatim bergerak di sektor UMKM. "Pelaksanaan K3 tidak hanya dilakukan di industri besar, tapi juga dilakukan pada industri kecil menengah. Utamanya pada sektor UMKM," ujar Pakde Karwo usai mendampingi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI mengikuti upacara Peringatan Bulan K3 Nasional di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (12/1). 

Namun terlepas dari itu, gubernur yang akan mengakhiri masa bakti tahun depan ini memandang pendekatan dan prinsip pelaksanaan K3 di Jatim sudah cukup baik. “Proses K3 di Jatim sudah berjalan baik, hampir zero accident, karena ini semua diterapkan dengan prinsip kekeluargaan,” jelasnya. 

Kendati demikian, Pakde Karwo tetap mengingatkan bahwa proses K3 menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah hanya mendorong dan memfasilitasi berbagai pihak mulai dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, pemilik industri maupun buruh untuk bersama-sama membahas masalah K3. Yang pembahasanya sendiri secara tripartit.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri mengatakan, saat ini pemerintah masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur di antaranya jalan tol, fasilitas kereta api, jembatan dan fasilitas transportasi lain baik udara, darat maupun laut. Program pembangunan tersebut harus didukung oleh penerapan K3 agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Dia mengatakan, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bukan hanya menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa serta gangguan kesehatan bagi pekerja, tapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh bahkan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak kepada masyarakat luas.

Salah satu penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah kurangnya kesadaran dan belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat kerja. ”Untuk itu perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal,” kata Hanif. 

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja terus menurun. Tahun 2015  terjadi kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus, sedangkan tahun 2016 sejumlah 105.182 kasus, sehingga mengalami penurunan sebanyak 4,6 persen. Sedangkan sampai bulan Agustus tahun  2017 terdapat sebanyak 80.392 kasus. (bae/hen)

(sb/bae/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia