Sabtu, 23 Jun 2018
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Awas, Buang Sampah Sembarangan KTP dan KK Diblokir

Selasa, 13 Feb 2018 13:37 | editor : Wijayanto

SAMPAH: Petugas DKRTH Surabaya memindahkan sampah dari gerobak ke dalam truk di Depo sampah Pandegiling.

SAMPAH: Petugas DKRTH Surabaya memindahkan sampah dari gerobak ke dalam truk di Depo sampah Pandegiling. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

SURABAYA – Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah semakin dikerucutkan. Mulai dari sanksi, denda hingga pengelolaan sampah akan diatur dalam pasal di dalam perda tersebut. Bahkan juga diusulkan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan adalah pemblokiran identitas kependudukan, seperti KTP dan kartu keluarga (KK).
Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Sampah Binti Rochmah mengatakan, salah satu poin yang dibahas, yakni terkait sanksi bagi warga yang membuang sampah ke tempat yang tidak semestinya. Aturan terkait sanksi tersebut bisa terkait nilai denda hingga pidana yang akan diterima bagi pelanggar.
“Kita bahas lebih lanjut sanksinya karena sangat penting untuk membudayakan kepedulian terhadap sampah,” ujarnya, Senin (12/2).
Politisi Golkar ini mengungkapkan, revisi perda tersebut diharapkan bisa mengurangi volume sampah di Surabaya yang terus membeludak. Jumlah sampah setiap harinya di Surabaya mencapai 2,9 ton. Diharapkan dengan adanya revisi perda pengelolaan sampah yang sesuai dengan kebutuhan saat ini bisa meminimalisir jumlah sampah.
“Ya memang harus penting karena sampah bisa menggunung,” terangnya.
Anggota Komisi B Baktiono mengusulkan sanksi yang tegas kepada pelanggar pembuang sampah. Yakni pemblokiran KTP dan KK biar ada efek jera bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.
“Biar ada ketegasan karena untuk Surabaya ke depan,” jelasnya.
Sebelum revisi diterapkan, Pemkot harus menyediakan sarana dan prasarana untuk membuang sampah. Baktiono mengingatkan, jangan sampai warga diwajibkan membuang sampah pada tempatnya, tapi jumlah tempat sampahnya tak memadai.
“Perda nanti dijalankan juga harus sesuai dengan infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Chalid Buhari mengatakan, perubahan revisi perda tentang pengelolaan sampah memang harus dilakukan. Pembuangan sampah harus dilakukan dengan benar karena Surabaya membutuhkan pengelolaan sampah yang tepat.
“Jika dibiarkan maka bisa jadi banyak sampah yang tak terurus di Surabaya,” jelasnya.
Dia mencontohkan, pelaku usaha juga harus bisa mengelola sampahnya sendiri. Pelaku usaha yang menghasilkan sampah 30 meterkubik per bulan diwajibkan membuang sampahnya sendiri ke TPA. Jika tidak dilakukan, maka akan mendapat sanksi denda. “Itu masih usulan dan dibahas lebih lanjut,” katanya.
Terkait dengan denda dan sanksi pemblokiran kartu identitas, lanjutnya, pihaknya mendukung demi kepentingan masyarakat Surabaya lebih luas. Hal itu untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat. (vga/rud)

(sb/vga/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia