Sabtu, 23 Jun 2018
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Gresik

Pungli Satpol, BKD Tunggu Laporan

Senin, 19 Feb 2018 09:32 | editor : Aries Wahyudianto

Sono

Sono (Dok/Radar Gresik)

KEBOMAS – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik mengaku belum menerima laporan soal dugaan pungutan liar (pungli) rekrutmen Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka saat ini menunggu laporan untuk melakukan tindaklanjut. Jika memang terbukti, BKD baru bisa menentukan sanksi apa yang akan diberikan.

Kepala BKD Gresik, M Nadlif melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Kesejahteraan BKD Gresik Wafik mengatakan pihaknya belum mendapatkan laporan adanya pungli rekrutmen Satpol PP. Sehingga, pihaknya belum bisa melakukan tindaklanjut. "Kami menunggu ada laporan masuk ke BKD dulu," ujarnya, kemarin.

Menurut dia, sesuai mekanisme kalau laporannya ke Inspektorat maka mereka yang akan melakukan tindaklanjut. Kemudian baru dilakukan BAP. "Setelah itu dilaporkan kepada Bupati Gresik untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan," terangnya.

Ditambahkan, kalau memang sudah ada hasilnya, BKD baru menindaklanjuti pemberian sanksi kepada pegawai tersebut. Memang ada proses yang harus dilalui. "Kalau laporannya ke Inspektorat maka kami menunggu hasil tindaklanjutnya," pungkas dia.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Pembela Suara Rakyat (FPSR)  melaporkan ada tiga korban yang sudah membayar uang pelicin. Namun ternyata, tidak ada seorangpun yang lolos.

Kejadian tersebut bermula saat para korban dijanjikan Sono, saat ini menjabat sebagai Trantib Kecamatan Kedamean. Dia meyakinkan korban dirinya bisa meloloskan korban menjadi pegawai Satpol PP. Namun, syaratnya mereka harus membayar uang pelicin. Nilainya antara Rp 7,5 juta sampai Rp Rp 15 juta. Namun, ketiga korban ini  tidak juga diterima menjadi pegawai Satpol PP.

Ketua LSM FPSR Gresik Aris mengatakan, pihaknya mendapatkan sejumlah bukti. Di antaranya, kwitansi pembayaran serta surat pernyataan jika Sono menjamin para korban bisa lolos dengan adanya pembayaran tersebut. “Kami mendapatkan kwitansi serta surat perjanjian tersebut,” ujarnya, kemarin.

Menanggapi hal ini, Sono, Trantib Kecamatan Kedamean membenarkan hal tersebut. Namun, pihaknya mengaku jika persoalan yang terjadi tahun 2012 lalu tersebut sudah ia selesaikan. “Iya, memang informasi tersebut benar. Tapi dari 5 orang, 3 di antaranya sudah selesai,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya tidak menerima uang sepeserpun dari proses tersebut. Sebab, pihaknya hanya sebagai perantara. Jadi, korban ia temukan dengan seseorang bernama Sholeh yang merupakan pegawai Satpol PP. Setelah bertemu, kemudian para korban membayar uang tersebut kepada dirinya. Namun, uang tersebut ia serahkan kepada Sholeh. (rof/ris)

(sb/rof/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia