Sabtu, 23 Jun 2018
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Ubaya Dukung Indeks Kemerdekaan Pers

Kamis, 22 Feb 2018 19:28 | editor : Wijayanto

DEKLARASI: Rektor Ubaya Prof. Joniarto Parung (kiri) saat menandatangani deklarasi liputan media profesional untuk Pemilu berkualitas, Rabu (21/2).

DEKLARASI: Rektor Ubaya Prof. Joniarto Parung (kiri) saat menandatangani deklarasi liputan media profesional untuk Pemilu berkualitas, Rabu (21/2). (IST)

SURABAYA – Sejak dilakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di bulan April hingga September 2017 lalu, Provinsi Jawa Timur berada dalam posisi sedang (65,95) pada bidang hukum, politik, dan ekonomi. Meski tidak berada di angka yang membahayakan namun 65,95 dianggap berada pada kondisi mengkhawatirkan dengan risiko dapat berpindah  ke kondisi yang lebih buruk.
Melihat hal tersebut, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (Pusham Ubaya) bersama dengan Dewan Pers, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Curtin University Alumni Chapter Indonesia (CUACI) menggelar suatu diskusi untuk mendongkrak angka IKP. Dalam diskusi yang diadakan di Gedung Perpustakaan Ubaya Kampus Tenggilis, Rabu (21/2), juga dilakukan deklarasi liputan media profesional untuk pemilu berkualitas.
Menghadirkan lima pakar di bidangnya, Ketua Panitia Aloysia Vira Herwati mengungkapkan jika IKP hadir sebagai respons dari belum ditemukannya sebuah indikator yang secara memadai menggambarkan kemerdekaan pers di Indonesia. “Selama ini dari indikator yang menjadi rujukan umum seperti dari Reporters Sans Frontleres, Committee to Protect Journalist, dan Freedom House masih cenderung memberikan gambaran kemerdekaan pers antar negara. Belum spesifik menggambarkan situasi kemerdekaan pers di tingkat kabupaten atau kota di Indonesia,” ujarnya.
Aloysia yang juga memberikan pemaparan mengenai Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Timur 2017 tersebut berharap IKP dapat diketahui publik dan stakeholder pers. Serta pencapaian kemerdekaan pers terutama di JawaTimur bisa digunakan untuk melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan untuk kemajuan pemenuhan kemerdekaan pers.
Selain Aloysia, diskusi yang dihadiri oleh akademisi, aktivis pers, lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu juga mengundang empat narasumber lainnya. Yakni Koordinator IKP Dewan Pers Antonio Pradjasto, perwakilan dari CUACI Rachmah Ida, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Moh. Amin, dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya Miftah Faridi. “Semoga dengan hadirnya diskusi ini, media massa baik cetak maupun elektronik dapat memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dan adil,” tukas Aloysia. (rul/hen)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia