Rabu, 20 Jun 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

400 Akun Sosmed di Take-Down, Antisipasi Agar Tak Bikin Resah Pilgub

Jumat, 23 Feb 2018 08:42 | editor : Abdul Rozack

Penertiban akun sosmed oleh Polda Jatim

Penertiban akun sosmed oleh Polda Jatim (grafis: Fajar)

SURABAYA – Memasuki masa pemilihan kepala daerah kerap muncul akun sosial media (sosmed) yang jadi ajang kampanye di dunia maya. Agar keberadaan tidak membikin resah dan memicu kampanye hitam, pihak Polda Jatim kini telah menutup 400 akun yang dianggap sudah terbukti penyebar fitnah. 

Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, dari sekitar 1.400 akun yang bertebaran di media sosial, tim cyber troop atau patroli cyber sudah memusnahkan 400 akun penyebar fitnah. 

"Jelang pilkada sudah ada 400 akun media sosial yang kita take-down," ungkap Barung, Kamis (22/2).

Musim pilkada sepert saat ini memang marak isu-isu tidak sedap. Itulah mengapa Polri membentuk cyber troop yang merupakan kekuatan kepolisian menghadapi kemungkinan ancaman di dalam Pilkada. Sebab ancaman sekarang ini bukanlah hanya didunia nyata saja. Tetapi sudah beralih ke bentuk cyber dengan black campaign di dunia maya yang dilakukan untuk menjatuhkan. 

Pemusnahan akun tak bertanggung jawab ini mendapat dukungan dari salah satu tim pemenangan, yakni pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim Khofifah-Emil. Selain pihak kepolisian. KPU juga diminta mendata akun milik masing-masing tim. Sesuai dengan form BC4KWK yang disetorkan sebelumnya. Hal ini guna mengantisipasi kemungkinan adanya politik Sara. 

Sekretaris Tim Pemenangan Khofifah-Emil, Renville Antonio mengatakan, sudah menjadi kewajiban bagi tim kampanye untuk menjaga semua kemungkinan munculnya fitnah dan black campain. Maka dirinya mengusulkan agar KPU melakukan penertiban. 

"Seharusnya yang itu (akun,Red) sesuai dengan BC4KWK. Dan yang tidak sesuai dengan itu, agar sejogjanya dikeluarkan aturan untuk mengizinkan agar kepolisian bisa menutupnya," ujar Renville seusai melakukan diskusi publik Merawat Kebhinekaan: "Potensi Politik Identitas dan isu SARA dalam Pilkada Jatim, Kamis (22/2).

Politisi Partai Demokrat ini pun berharap, instansi terpadu, seperti kepolisian, KPU, Bawaslu dan Pemprov Jatim untuk sama-sama bersepakat mengeluarkan keputusan yang mengatur tentang penutupan akun tidak resmi. Setidaknya sampai masa pencoblosan, Juni mendatang. 

"Saya yakin 1000 persen kalau partai politik dan tim kampanye tidak melakukan itu (kampanye hitam,Red). Yang kami munculkan adalah gagasan dan pemikiran calon," jelasnya. 

Sementara itu, Komisioner KPU Jatim Arbayanto mengatakan, secara regulasi, yakni Peraturan KPU 4 yang diatur hanyalah penghinaan dan fitnah. Kedua hal tersebut termasuk dalam pelanggaran pilkada. Sedangkan isu lainnya , seperti politik identitas dan isu SARA, diakuinya sulit untuk diidentifikasi. 

"Yang jelas penghinaan itu memang tidak boleh dilakukan," kata Arba', sapaan akrabnya.

Anggota Bawaslu Jatim Totok Hariyono yang juga hadir menyebutkan, soal isu SARA sebenarnya tidak terjadi di Jatim. Yang ada hanyalah blak-blakan keterbukaan. Kendati demikian, pihaknya mengaku akan menindak tegas jika memang ada yang menyeret pilkada 2018 ke arah isu SARA. 

"Kami melakukan kerjasama dengan Kominfo untuk memantau kemungkinan tersebut. Selain itu kami juga melakukan patroli di media sosial," sebut Totok.

Direktur The Inative Instutute Airlangga Pribadi mengatakan bahwa persoalan kebinekaan sekarang mendapat tantangan yang luar biasa. Terutama mengenai isu SARA dan menguatnya politik identita. Yang apabila kemudian digunakan sebagai instrumen politik, memiliki konsekuensi di masyarakat bawah. 

"Saya pikir hal ini harus diantisipasi dan direspon dengan cara mengumumkan dan mendialogkan baik dari pemerintah dan partai politik. Saya lihat peran elit politik menjadi penting untuk menjaga tatanan demokrasi," ungkap Airlangga.

Dosen Unair ini pun berharap semua pihak turut dalam menjaga kebangsaan dan tetap mencegah agar tidak terjadi konflik SARA. Sebab resikonya akan sangat berat dalam hubungan sosial. Meski disebutkan olehnya sebenarnya isu SARA di pilkada Jatim tidak terlalu besar potensinya. namun tetap bisa berkembang jika tidak dijaga dengan baik. (bae/rud)

(sb/bae/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia