Senin, 18 Jun 2018
radarsurabaya
icon featured
Gresik
PERANGKAT DESA

Silahkan Peserta Gugat P3D ke PTUN

Rabu, 14 Mar 2018 12:36 | editor : Aries Wahyudianto

Tursilowanto Hariogi

Tursilowanto Hariogi (Dok/Radar Gresik)

Protes yang dilayangkan peserta tes pengisian perangkat di Kecamatan Duduksampeyan akhirnya mendapat tanggapan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dinas yang mengurusi persoalan desa ini meminta kepada para peserta untuk menggugat Panitia ke Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) jika memang merasa dirugikan.

"Kami tidak bisa melakukan apapun. Jadi kami persilahkan mereka mengajukan gugatan kepada PTUN," ujar Kepala DPMD Kabupaten Gresik Tursilowanto Hariogi, kemarin.

Menurut dia, para peserta berhak melakukan gugatan kepada Panitia P3D masing-masing desa jika merasa dirugikan. Nanti P3D, juga bisa melakukan protes kepada pihak ketiga. "P3D bisa protes kepada pihak ketiga kenapa kok soalnya bisa salah seperti itu," kata dia.

Pihaknya juga menyoroti terkait kesepakatan penambahan nilai karena temuan soal salah. Inikan tidak benar, kalau semuanya diberi tambahan nilai. "Kalau peserta yang sebelumnya jawabannya sesuai dengan kunci jawaban bagaimana, berartikan nilainya dobel," ungkapnya.

Ditambahkan, pada persoalan ini DPMD tidak bisa ikut campur terlalu dalam. Sebab, ini merupakan kewenangan penuh dari panitia di desa. "Termasuk penentuan pihak ketigakan wewenang penuh panitia. Jadi kalau ada masalah ya P3D harus bisa menyelesaikan," imbuhnya.

Sebelumnya, Pelaksanaan tes ulang pengisian perangkat desa di Kecamatan Duduksampeyan diwarnai aksi protes, kemarin. Aksi unjukrasa ini dilakukan para peserta tes pertama yang digelar 6 Maret lalu. Mereka menuntut agar tes digelar ulang untuk seluruh peserta. Pasalnya, pada tes tersebut mereka menemukan banyak kesalahan soal ujian.

“Saya melakukan protes karena pelaksanaan pengisian perangkat ini tidak serius,” ujar Kharis Junaidi, salah satu calon Sekertaris Desa Petis Benem, kemarin.

Menurut dia, pada tes pengisian perangkat ini pihaknya menemukan banyak soal yang terjadi kesalahan. Sehingga, pihaknya meminta agar dilakukan tes ulang untuk seluruh peserta dari 22 desa yang melakukan pengisian perangkat. “Inikan kesalahan panitia, jadi harus dilakukan tes ulang dengan soal yang lebih baru,” ungkap dia.

Dikatakan, salah satu contoh soal yang salah yakni, kepanjangan dari BPD. Pada pilihan jawaban, tidak ada Badan Permusyawaratan Desa. Yang ada adalah Badan Musyawarah Desa. “Ada sekitar 8 soal yang saya temukan salah. Ini belum soal-soal lain yang saya tidak pahami,” terangnya. (rof)

(sb/rof/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia