Minggu, 27 May 2018
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

20 RS di Surabaya Ini Belum Jalin Kerjasama dengan BPJS

Minggu, 13 May 2018 20:18 | editor : Abdul Rozack

Belum Jalin Kerjasama dengan BPJS

Belum Jalin Kerjasama dengan BPJS (net)

SURABAYA - BPJS Kesehatan Kantor cabang Utama Surabaya mencatatan, dari 59 rumah sakit (RS) yang ada di Kota Pahlawan. Baru 39 rumah sakit yang menjalin kerja sama dengan badan penanggung asuransi kesehatan ini.

Kepala BPJS kesehatan Kantor Cabang Utama Surabaya, M Cucu Zakaria mengatakan, meskipun terbilang cukup banyak yang belum melakukan kerja sama tetapi sudah ada progres pengajuan kerja sama oleh beberapa rumah sakit di Surabaya. Hanya saja, ada beberapa persyaratan administrasi belum bisa terpenuhi. “Kami akan menjalin kerjasa, jika persyaratan administrasi terpenuhi,” ujar Cucu, Sabtu (12/5).

Disebutkan dia, sebenarnya mengenai kerja sama antara rumah sakit dengan BPJS telah diatur dalam peraturan presiden nomor 12 tahun 2003 tentang jaminan kesehatan. Dimana di dalam jalinan kerjasama harus melibatkan dinas kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatan (faskes). Yang dalam hal ini jika rumah sakit, dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi). Sedangkan kalau untuk klinik utama, Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin). “Dan lembaga terkait yang membawahinya,” tandasnya.

Beberapa rumah sakit yang belum menjalin kerjasama, diungkapkan Cucu, di antaranya RKZ, RS Darmo, rumah sakit internasional dan rumah sakit Mitra Keluarga di Kenjeran. 

Cucu sebenarnya tidak tinggal diam mengenai belum adanya kerja sama antara rumah sakit tersebut dengan pihaknya. Jemput bola dengan mengirimkan surat penawaran mengajak kerja sama dilayangkan kepada rumah sakit-rumah sakit itu.   

“Saya mendengar, Wali Kota Surabaya (Tri Rismaharini) sudah berkirim surat ke sejumlah rumah sakit yang belum menjalain kerja sama, agar melakukan kerja sama dengan BPJS. Ini kabar bagus, tapi memang kami belum dapat tembusannya,” bebernya.

Kendati masih banyak rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS, Cucu menuturkan bahwa sebenarnya pasien tidak perlu khawatir. Pasalnya, sesuai dengan Perpres 12/2003 dikatakan untuk penanganan kasus gawat darurat atau IGD pihak rumah sakit diwajibkan memberikan pelayanan terlebih dahulu. Baru kemudian setelah kondisi kedaruratan tertangani, maka dapat dirujuk ke rumah sakit yang melayani BPJS.

“Sudah ada rumah sakit yang menjalankan dan sudah melayani kedaruratan seperti itu. Seperti rumah sakit Darmo, RKZ dan ada beberapa lagi lainnya,” tandasnya.

Perlu diketahui, saat ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terus getol memasukkan berbagai kalangan yang kurang mampu ke dalam BPJS kesehatan. Mulali dari pegawai honorer Pemkot hingga guru swasta dan honorer. Selain tentunya warga kurang mampu melalui penerima bantuan iuran daerah (PBID) BPJS Kesehatan.

Bahkan tidak hanya sampai disitu, wali kota kelahiran Kediri itu pun menyebutkan, masyarakat yang belum ter-cover BPJS bisa mengurus surat keterangan tidak mampu. Sehingga biaya rumah sakit dapat menjadi tanggungan Pemkot. (bae/hen)

(sb/bae/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia