Minggu, 27 May 2018
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

APTI Khawatirkan Ratifikasi FTCT Rugikan Petani

Senin, 14 May 2018 18:34 | editor : Abdul Rozack

MERAWAT: Muhammad Jufri, salah satu Petani Tembakau asal Tobungan, Galis, Pamekasan saat menyirami bibit tanaman tembakau.

MERAWAT: Muhammad Jufri, salah satu Petani Tembakau asal Tobungan, Galis, Pamekasan saat menyirami bibit tanaman tembakau. (ISTIMEWA)

PAMEKASAN - Kerangka kerja pengendalian tembakau yang tertuang dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) berpotensi mematikan usaha petani. Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno menyebut, beberapa hal di dalam ratifikasi FTCT ini cenderung mematikan dengan cara mengonversi tembakau ke tanaman produksi  pertanian lainnya. 

Selain itu, kerangka kerja tersebut bisa mengubah Indonesia dari produsen tembakau menjadi importer. Dia mencontohkan Tiongkok bisa menjadi ancaman bagi Indonesia, lantaran negeri Tirai Bambu itu telah mengembangkan tembakau jenis Prancak asal Pamekasan, Jawa Timur.

“Kami tidak bisa membayangkan jika ratifikasi itu ditandatangani. Bisa-bisa Prancak asal Pamekasan yang dikembangkan Tiongkok masuk kembali ke Indonesia,” terangnya saat dijumpai di Pamekasan, Sabtu (12/5).

Soeseno menambahkan, ratifikasi FCTC sebetulnya dianggap merugikan, lantaran petani bisa tergoda untuk menanam tanaman lain. Dia mencontohkan, Malaysia telah menkonversi tanaman tembakau ke tanaman penghasil tikar.

"Ini bisa menjadi ancaman bagi kami,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan, Bambang Edi mengaku tidak terlalu risau dengan ratifikasi FCTC. Meski sebenarnya ancaman konversi tembakau ke tanaman lain bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Menurutnya, tembakau bukan sekedar menjadi budi daya tetepi telah menjadi budaya di Pamekasan. 

"Bahkan tembakau telah menyumbang 7,6 persenatau sekitar Rp500 miliar terhadap PDRB Pamekasan. Selain itu, tembakau telah menyerap sekitar 80 persen tenaga kerja di sektor pertanian,” paparnya.

Selain itu, Bambang menambahkan, jika tembakau selalu menggoda masyarakat Pamekasan untuk bercocok tanam emas hijau ini. Sebab petabi selalu tergoda dengan break event point (BEP) tembakau yang dalam tiga tahun terus meningkat. Di tahun 2016 tercatat Rp32.861/ kg, naik menjadi Rp36.978/ kg di tahun 2017. Tahun ini BEP telah berada di posisi Rp39.931/ kg.

“Melihat data-data di atas, saya kurang setuju tembakau dikambinghitamkan, melalui skem ratifikasi FCTC. Kontribusi tembakau tidak kecil,” pungkasnya.

Dijumpai terpisah, Ketua APTI Pamekasan Samokrah menilai ratifikasi FCTC bisa mengganggu. Sebab, menurutnya, tembakau telah menjadi budaya bagi masyarakat Pamekasan.

“Kami memiliki lahan seluas 30.794 hektar, dengan rata-rata produksi 0,6 – 0,7 ton per hektarnya. Sementara Pamekasan berkontribusi 60 persen dari total produksi tembakau di Madura, dan seluruh tembakau di Madura berkontribusi 60 persen dari produksi di Jatim,” tuturnya.

Samokrah menjelaskan, kualitas dan kuantitas produksi  Pamekasan sendiri telah menggoda industri rokok besar, seperti Djarum, Gudang Garam, Sampoerna, Bentoel, Soekoen, Wismilak dan industri rokok lainnya berlomba-lomba mendapatkan tembakau Pamekasan. Bahkan Pamekasan dilaporkan tidak pernah over produksi, dan selalu diminati industri rokok mulai dari kecil hingga raksasa. Samokrah tidak menampik jika ratifikasi FCTC ditandatangi bisa mengalihkan tanaman tembakau ke produk pertanian lainnya.

"Akan tetapi, potensi itu kemungkinan kecil, memang ada yang menanam semangka dan lainnya. Tapi kesadaran masyarakat untuk menanam tembakau masih tinggi," imbuhnya. (cin/rud)  

(sb/cin/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia