Sabtu, 26 May 2018
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

Dewan Minta Pemkab Perhatikan SMA

Kamis, 17 May 2018 20:23 | editor : Lambertus Hurek

Bangun Winarso anggota DPRD Sidoarjo.

Bangun Winarso anggota DPRD Sidoarjo. (DOK)

Sudah hampir 1,5 tahun Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil alih pengelolaan sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK). Sejak itu Pemkab Sidoarjo tidak lagi mengucurkan bantuan untuk semua SMA/SMK dan madrasah aliyah (MA) di Kabupaten Sidoarjo.

Anggota DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengusulkan kepada pemkab untuk mendukung dan memperhatikan semua SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta di Kota Delta. Perhatian tersebut dalam bentuk bantuan sosial bagi siswa miskin dan bea siswa bagi siswa yang berprestasi akademik maupun nonakademik.

Anggota Fraksi PAN ini menambahkan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk membantu pendidikan tanpa memandang kewenangan pengelolaan. Menurut dia, sejak diambil alih provinsi, perhatian terhadap siswa miskin cenderung berkurang. Sebab, pemprov harus mengurusi semua SMA/SMK negeri di seluruh Jatim.

"Menurut pandangan kami, peserta didik di tingkat SMA yang masih banyak membutuhkan bantuan," katanya.

Hal senada disampaikan anggota Fraksi PKS-Nasdem Kusman. Meski SMA/SMK negeri itu di bawah kewenangan pemprov, para peserta didiknya merupakan warga Kabupaten Sidoarjo. Karena itu, Pemkab Sidoarjo perlu memperhatikan para siswa miskin ini. 

Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan dr Wiyono mengusulkan agar pemkab mengganti program wajib belajar  pendidikan dasar sembilan tahun menjadi 12 tahun. Sebab, lulusan sekolah menengah pertama (SMP/sederajat) belum siap memasuki dunia kerja karena belum cukup umur. 

"Mestinya wajib belajar sampai tingkat SMA/SMK/MA," kata politikus yang juga pemilik lembaga pendidikan ini. (mus/rek)

(sb/mus/rek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia