Senin, 25 Jun 2018
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

BPK Sarankan Pemprov Jatim Verifikasi Aset SMA/SMK

Sabtu, 26 May 2018 14:11 | editor : Wijayanto

BPK Sarankan Pemprov Jatim Verifikasi Aset SMA/SMK

SURABAYA - Provinsi Jawa Timur mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kendati demikian BPK memberikan catatan yang perlu dibenahi oleh Pemprov Jatim. 

Anggota V BPK RI Isma Yatun mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan pada hasil pemeriksaan daerah. Temuannya, tingkat materialitasnya masih dibawah. Sehingga tidak memengaruhi penilaian kewajaran dan masih dalam kategori WTP. 

Hanya saja, lanjutnya yang mendapat penekanan yakni tentang pemindahan aset dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2015 tentang berpindahnya aset SMA dan SMK. "Pemerintah Jatim telah menerima aset tetap Rp 8,12 trilliun untuk pendidikan menengah atas. Penekanan ini perlu kami sampaikan karena ada peningkatan signifikan atas aset tetap terhadap jenis belanjanya," ujar Isma Yatun seusai mengikuti sidang paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jatim, Jumat (25/5).  

Dia pun memberikan saran kepada Pemprov Jatim agar segera menginventarisasi dan memverifikasi jumlah aset tersebut. Baik yang belum maupun sudah diterima. "Karena ada perintah undang-undang jadi mau tidak mau harus menerima pindahan," jelasnya. 

Selain aset yang juga perlu perhatian pasca perpindahan kewenangan SMA/SMK adalah tentang belanja barang dan jasa disektor gaji guru. Isma memandang, berpindahan kewenangan anggaran sektor gaji guru PNS ini dalam APBD perlu dilakukan inventarisasi dan verifikasi.

Sebab, perlu ada tambahan biaya yang dikeluarkan oleh pemprov jika dibandingkan dengan sebelumnya. Catatan selanjutnya dari BPK adalah soal masih ditemukannya permasalahan verifikasi dokumen ganti rugi tanah lahan pengganti kawasan hutan belum memadai. Serta realisasi belanja hibah belum sesuai dengan naskah perjanjian. Hal ini menurut Isma mengakibatkan kelebihan pembayaran seluruhnya Rp 4,68 miliar. "Dan pada rangkaian pengadaan alat kesehatan belum dikenakan denda. Sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp 2,94 miliar," ungkapnya. 

Ditempat yang sama, Gubernur Jatim Soekarwo mengakui, masalah aset SMA/SMK memang belum sepenuhnya diterima Pemprov. Ada beberapa masih di pemerintah pusat dan statusnya belum dilepas ke pemerintah daerah. "Pelepasannya belum selesai. Jadi masih ada aset SMA, SMK dan SLB yang di pemerintah pusat. Nunggu proses prosedur. Tapi kami aktif komunikasikan," kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.

Gubernur kelahiran Madiun tersebut mengungkapkan, total aset untuk SMA/SMK adalah Rp 38 trilliun. Dan beberapa diantaranya belum dilengkapi guna diserahkan ke Pemprov Jatim. Belum diserahkannya beberapa aset ini, menurut Pakde Karwo, lebih pada masalah teknis. Sebab, payung hukum perpindahannya sebenarnya telah ada.(bae)

(sb/bae/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia