Senin, 28 May 2018
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

Tulungagung Raih Penghargaan Kinerja Tertinggi Penyelenggaraan Pemda

Jumat, 27 Apr 2018 10:14 | editor : Anggi Septian Andika Putra

MEMBANGGAKAN: Pjs Bupati Tulungagung Jarianto menerima piagam penghargaan dari Mendagri Tjahjo Kumolo pada Rabu (25/4).

MEMBANGGAKAN: Pjs Bupati Tulungagung Jarianto menerima piagam penghargaan dari Mendagri Tjahjo Kumolo pada Rabu (25/4). (HUMAS PEMKAB TULUNGAGUNG FOR RATU)

TULUNGAGUNG - Prestasi gemilang lagi-lagi berhasil diraih Tulungagung. Kali ini penghargaan tingkat nasional bidang pemerintahan. Tepatnya meraih peringkat dua sebagai pemerintah kabupaten (pemkab) yang berprestasi dengan kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penghargaan tersebut diberikan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Pjs Bupati Tulungagung Jarianto. Yakni dalam puncak rangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah XX pada Rabu (25/4) di Jakarta, dengan tema Mewujudkan Nawacita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bersih dan Demokratis.

Penghargaan itu, salah satunya berdasarkan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2016. Laporan sudah dievaluasi oleh tim pusat pada akhir 2017. Laporan tersebut wajib dilaporkan kepala daerah kepada pemerintah pusat setiap tahun. Sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan dievaluasi sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2008.

Bahkan, Pemkab Tulungagung juga mendapat tanda kehormatan Satyalancana Karya Bakti Praja Nugraha. Yakni penghargaan yang diberikan presiden kepada kepala daerah yang kinerjanya baik dan bersifat individu. Jika menerima penghargaan ini tiga kali berturut-turut tanpa putus, akan mendapat penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tulungagung Sudarmaji mengatakan, substansi kinerja dari prestasi ini adalah terintegrasinya pencapaian semua aspek pelayanan publik. Pada tataran pengambil kebijakan yang meliputi 13 aspek dengan 35 fokus dan 39 indikator kinerja kunci (IKK). Pada tataran pelaksana kebijakan, meliputi delapan aspek dengan 17 fokus dan 21 IKK. Capaian kinerja urusan pemerintahan terdiri atas 26 urusan wajib 62 IKK dan delapan urusan pilihan 16 IKK. “Aspek materi yang dinilai, di antaranya laporan penyelenggara pemerintahan daerah 2016, kebenaran atau keseuaian data dukung dengan klaim capaian kinerja, capaian kinerja dari IKK yang dinilai, dan kesesuaian materi dari dokumen LPPD,” jelasnya.

Untuk urusan wajib ada beragam. Di antaranya pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, serta kepemudaan dan olahraga. Selain itu, ada penanaman modal, koperasi dan UKM, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, serta kepegawaian dan persalinan. Ada juga terkait pemberdayaan masyarakat, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, dan perpustakaan.

Untuk urusan pilihan, di antaranya kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, serta ketransmigrasian.

Selain itu, juga mendapat penghargaan dari gubernur Jawa Timur yang diberikan hari ini pada saat upacara Hari Otoda di Surabaya. Itu sebagai apresiasi keberhasilan kepala daerah. (wen/ed/din)

(rt/whe/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia