Sabtu, 26 May 2018
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD, Melindungi Pekerja Non ASN Trenggalek

Rabu, 16 May 2018 08:58 | editor : Anggi Septian Andika Putra

PERLINDUNGAN NON ASN : Penyerahan sertifikat kepesertaan pegawai Non ASN DinasSosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

PERLINDUNGAN NON ASN : Penyerahan sertifikat kepesertaan pegawai Non ASN DinasSosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

TRENGGALEK – Dalam upaya terus memupuk dan meningkatkan  komitmen untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap tenaga kerja non ASN di Kabupaten Trenggalek, BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Blitar bersama Kantor Cabang Perintis  BPJS Ketenagakerjaan Trenggalek dan Pemkab Trenggalek menggelar Forum Group Discussion (FGD).

Ini merupakan bagian dari sinergi BPJS  Ketenagakerjaan dengan Pemkab Trenggalek melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (14/5).

FGD berlangsung di Gedung Bhawarasa area Pendapa Trenggalek, dihadiri Asisten Daerah 1 Kabupaten Trenggalek Sugeng Widodo, S.H., Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Ir. Yudi Sunarko, M.Si., Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Drs. Sukarodin, M.Ag.,  dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar Arie Fianto Syofyan. Hadir juga pimpinan atau perwakilan dari masing - masing OPD Trenggalek serta dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. 

Asisten Daerah 1 Kabupaten Trenggalek, Sugeng, membacakan sambutan Plt. Bupati menyampaikan, dengan besarnya manfaat yang didapatkan para pekerja melalui kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, maka diharapkan peserta dari dinas atau instansi yang mempunyai binaan atau tenaga kerja yang menjadi kewenangannya untuk mengikutsertakan  pada jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan masing - masing instansi.

Dalam FGD kemarin disampaikan banyak hal terkait langkah yang sudah diambil, maupun kendala dan rencana ke depan dari Pemkab Trenggalek untuk mengikutkan tenaga kerja di lingkup Pemkab Trenggalek terutama tenaga non ASN (Aparatur Sipil Negara). Seperti disampaikan Yudi Sunarko sebagai kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan, dirinya mendukung upaya perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di lingkup Pemkab Trenggalek terutama bagi pekerja non ASN. 

"Kami di dinas perindusrtrian dan tenaga kerja salah satu tugasnya di ketenagakerjaan sesuai standar pelayanan yang harus kami lakukan, harus memberikan layanan minimal 80 persen dari ketenagakerjaan. Karena itu kita sangat mendukung perluasan BPJS Ketenagakerjaan. Dari sisi manfaatnya ini pengalihan tanggung jawab, kalau hal – hal terkait kematian yang selama ini menjadi tanggung jawab yang pemberi kerja, dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan bisa dialihkan, jadi manfaatnya sangat luar biasa. Tidak hanya pekerja yang formal tapi juga informal, karena sejatinya masing – masing itu pekerja, tulang punggung keluarga yang harus terjamin, " kata Yudi. 

Ketua Komisi IV, Sukarodin, menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2017 lalu, sudah ada pembahasan tentang perlindungan tenaga kerja, yang sudah dibahas di Badan Anggaran Legislatif. Namun ternyata ada kendala terkait pencairan, oleh karenanya dalam perubahan anggaran, harus ditegaskan lagi komitmen ini sampai pada besaran anggaran yang harus disiapkan. 

Sementara Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Arie Fianto Syofyan, menyampaikan  terima kasih atas atensi dari pemerintah kabupaten trenggalek dalam upaya memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja non ASN karena risiko bisa terjadi kapan pun. Dikatakan Arie, dengan adanya diskusi bersama ini diharapkan  ada beberapa hal yang dicapai. Pertama,  mendorong agar perlindungan non ASN yang sampai saat yang belum dianggarkan, dapat dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun 2018. Kedua, bagi dinas yang sudah melakukan penganggaran, diperlukan langkah teknis bagaimana untuk mencairkan. 

Selanjutnya Arie menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Trenggalek yang memiliki kepedulian terhadap program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. "Mudah mudahan dengan FGD ini dengan adanya anggota dewan ketua komisi IV, disampaikan sebenarnya di 2017 sudah dibahas dan disepakati, tapi okelah ada kelupaan atau tidka perlu lagi membicarakan yang ke belakang, yang 2018 ini agar bisa dianggarkan. Yang penting punya persepsi yang sama dulu, dan tenaga non ASN bisa terlindungi," ucap Arie.(tin) 

BERMITRA : Penyerahan plakat BPJS dari Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar, diterima Asisten 2 Sekda Trenggalek.

BERMITRA : Penyerahan plakat BPJS dari Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar, diterima Asisten 2 Sekda Trenggalek.

KOMITMEN : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Blitar (paling kiri), Asisten 2 Sekda Trenggalek (dua dari kiri) Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek (dua dari kanan), Kepala Dinas Peri dustrian dan Tenaga Kerja Trenggalek (paling kanan)

KOMITMEN : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Blitar (paling kiri), Asisten 2 Sekda Trenggalek (dua dari kiri) Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek (dua dari kanan), Kepala Dinas Peri dustrian dan Tenaga Kerja Trenggalek (paling kanan)

BANYAK MASUKAN : Suasana berlangsungnya FGD di Gedung Bhawarasa ke marin.

BANYAK MASUKAN : Suasana berlangsungnya FGD di Gedung Bhawarasa ke marin.

(rt/ang/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia