Senin, 18 Jun 2018
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Serapan Minim, Dewan Uring-uringan

Senin, 04 Jun 2018 11:02 | editor : Anggi Septian Andika Putra

Grafis Serapan Anggaran Minim

Grafis Serapan Anggaran Minim (Alwik Ruslianto/RATU)

TRENGGALEK - Minimnya serapan anggaran pada semester pertama ini, tak ayal menimbulkan tanda tanya di kalangan dewan.

Pasalnya, sudah sangat banyak perencanaan kegiatan yang notabene mengisi pos belanja langsung yang perencanaannya selesai pada bulan ke tiga lalu.

"Betul, kami sudah sering sekali bengak-bengok. Bahkan belum lama ini juga kembali kami ingatkan," ujar Sekretaris Komisi III Muhammad Hadi, kemarin (3/6).

Menurutnya, minim atau lambatnya realisasi anggaran berdampak langsung kepada masyarakat. Artinya, masyarakat tidak bisa dengan segera menikmati kinerja anggaran daerah, semisal dalam bentuk infrastruktur dan sarana kegiatan lain.

Seperti pembangunan atau peningkatan jalan, irigasi untuk pertanian dan lain sebagainya. "Sudah lama, lho.

Beberapa kegiatan yang membutuhkan lelang memang belum semua, tapi sudah banyak juga yang rampung," ungkapnya.

Politisi PKB ini menyebut, dalam rapat kerja terakhir komisi III dengan sejumlah organisasi pemerintah daerah (OPD) mitra juga diketahui kurang maksimalnya kinerja pemerintah daerah.

Bahkan, pihaknya menduga bahwa ini erat kaitannya dengan tahun politik.

"Kemungkinan nanti akan mulai kenceng pembangunannya setelah perhelatan pilgub," katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi II Dwi Utomo.

Menurutnya, dari sisi pendapatan daerah, trennya menunjukkan sinyal positif. Meskipun target pendapatan sementara ini masih belum tercapai.

"Memang belum tercapai, tapi sudah lumayan baik," katanya.

Sementara itu, terkait dengan masih minimnya serapan anggaran per Mei ini, pihaknya mengakui karena belanja untuk kegiatan daerah masih banyak yang belum berjalan.

Dia mencontohkan, untuk kegiatan revitalisasi Pasar Pon.

Direncanakan sebelumnya, pascahari raya pembangunan pasar yang direncanakan dua lantai tersebut akan mulai dikerjakan.

Sebelum itu, ada kegiatan relokasi pedagang Pasar Pon dan perencanaan.

Namun, rencana tersebut berubah. Relokasi pedagang akan dimulai pascalebaran.

Sehingga untuk persiapan tempat sementara pedagang ini akan rampung akhir tahun nanti. Sejalan dengan itu, kegiatan pelelangan bangunan pasar selesai akhir tahun.

"Itu wilayahnya komisi lain, saya gak enak kalau terlalu jauh, yang jelas minimnya serapan ini karena sementara ini kegiatan belum maksimal," sebutnya.

Sebelumnya, laporan atau realisasi anggaran pada pos belanja langsung hingga bulan Mei masih sekitar 10 persen.

Tahun ini, total anggaran untuk belanja langsung sekitar Rp 714,3 miliar. Dengan perincian, untuk belanja pegawai Rp 126,1 miliar, belanja barang dan jasa Rp 312,9 miliar dan belanja modal sekitar Rp 275,2 miliar.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Suhartoko mengakui, untuk periode 1 Januari hingga 25 Mei 2018, serapan belanja langsung daerah masih relatif kecil.

Yakni di kisaran 9,6 persen. “Dari total anggaran belanja langsung Rp 714,3 miliar ini, kini terserap sekitar Rp 68,6 miliar,” katanya. (hai/ed/tri)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia