Selasa, 19 Jun 2018
radartulungagung
icon featured
Tulungagung

Telat Bayar THR Bisa di Denda 5 Persen

Rabu, 06 Jun 2018 10:14 | editor : Anggi Septian Andika Putra

PANTAU BERSAMA: Ratusan buruh linting rokok di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel sedang melaksanakan rutinitas hariannya.

PANTAU BERSAMA: Ratusan buruh linting rokok di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel sedang melaksanakan rutinitas hariannya. (DHARAKA R. PERDANA/RATU)

TULUNGAGUNG – Para pelaku usaha di Kota Marmer harus benar-benar memenuhi kewajiban untuk membayar tunjangan hari raya (THR) pada karyawannya.

Jika sampai terlambat membayar, mereka akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan dan harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban untuk membayar.

“Sesuai ketentuan, pengusaha harus tetap memenuhi kewajibannya untuk karyawan, khususnya mengenai pembayaran THR,” kata Kabid Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung Kristihanawati kemarin (4/6).

Menurut dia, imbauan ini dituangkan dalam surat bernomor 560/297/110/2018 tentang THR keagamaan. Surat ini berdasarkan surat dari gubernur Jawa Timur Nomor 560/7944/031/2018 tertanggal 21 Mei 2018 tentang hal yang sama. Sehingga para pengusaha harus bisa memenuhi kewajiban bagi tenaga kerja.

“Ada lima hal yang menjadi inti dari surat yang kami edarkan itu,” jelasnya.

Kelima hal yang dimaksud adalah, pengusaha wajib memberikan THR bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan, pola penghitungan THR, pembayaran THR bisa disesuaikan dengan perjanjian kerja, dan dibayar paling lambat seminggu sebelum hari raya. Tidak ketinggalan denda 5 persen jika ada keterlambatan.

“Kelima hal tersebut yang kami tuangkan dalam surat,” jelasnya.

Wanita berkerudung ini melanjutkan, di antara kelima hal tersebut, para pengusaha harus benar-benar memperhatikan jadwal pembayaran. Jika ada keterlambatan, sesuai pasal 45 ayat 4 Permenaker RI Nomor 6/2016, maka bakal ada sanksi yang akan dikenakan. Yakni sebesar 5 persen dari total.

“Makanya, ini harus diperhatikan dengan saksama agar tidak sampai terkena sanksi,” ujarnya.

Kris -sapaan akrabnya- tidak memungkiri akan melakukan pengawasan mengenai hal ini. Bahkan, pihaknya juga sudah mempersiapkan sebuah posko pengaduan jika ada masalah mengenai pembayaran THR.

“Jika ada permasalahan, silakan mengadu kepada kami. Sehingga nanti bisa dicarikan solusi terbaik agar permasalahan tersebut tidak sampai berlarut-larut,” tandasnya. (rka/ed/din)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia