Senin, 18 Jun 2018
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Pekerja Program Padat Karya Ngembel Didaftarkan sebagai Peserta BPJS

Rabu, 06 Jun 2018 10:24 | editor : Anggi Septian Andika Putra

NEGARA MENJAMIN HAK WARGA : Pekerja program padat karya Desa Ngembel, Kecamatan Watulimo menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

NEGARA MENJAMIN HAK WARGA : Pekerja program padat karya Desa Ngembel, Kecamatan Watulimo menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. (Radar Trenggalek)

TRENGGALEK – Sebanyak 88 warga Desa Ngembel, Kecamatan Watulimo, yang bekerja dalam program padat karya makadam jalan, didaftarkan sebagai peserta  BPJS Ketenagakerjaan.

Ini sebagai wujud dari hadirnya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja atas risiko yang biasa terjadi. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh warga Ngembel ini sekaligus sebagai pilot project dari program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek.

Pada Senin (4/6) lalu, warga yang terdaftar menerima kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Penerimaan kartu berlangsung di aula kantor Desa Ngembel.

NEGARA MENJAMIN HAK WARGA : Pekerja program padat karya Desa Ngembel, Kecamatan Watulimo menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

NEGARA MENJAMIN HAK WARGA : Pekerja program padat karya Desa Ngembel, Kecamatan Watulimo menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. (Radar Trenggalek)

Pada kesempatan kemarin, juga diberikan sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Perintis Trenggalek Sunarto. Juga  pemaparan program pemerintah oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Ir Yudy Sunarko, MSi.

Yudy Sunarko menyampaikan, mendaftarkan pekerja program padat karya ini merupakan langkah dari dinas perinaker untuk mempelopori kepedulian pemerintah pada semua pekerja, dimulai dari pekerjaan musiman seperti padat karya kemarin. Selanjutnya, pada program padat karya maupun program lainnya, misalkan pelatihan, maka semua pekerja atau peserta juga akan didaftarkan.

“Jadi memang sesuai undang-undang, maka negara menjamin hak setiap warga. Termasuk mendapatkan jaminan sosial, baik itu untuk kesehatan maupun perlindungan atas risiko pekerjaannya.

Tugas negara adalah menyejahterakan warganya, baik itu pekerja maupun keluarganya. Pada dasarnya setiap masyarakat itu adalah pekerja, baik itu yang ada di sektor formal maupun informal,” ucap Yudy.

Beberapa contoh risiko yang dihadapi para pekerja, diantaranya adalah kecelakaan kerja yang membuatnya harus mendapatkan pengobatan, meninggal dunia pada saat bekerja, serta pemutusan hubungan kerja. Empat layanan yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu kecelakaan, kematian, jaminan hari tua, dan dana pensiun. Risiko kecelakaan dan kematian ini menjadi dua target utama pemerintah.

“Jadi diharapkan ke depan semua kegiatan kerja yang bersumber dari APBD, meskipun itu sifatnya kontrak hanya sebulan atau setengah bulan sekalipun bisa terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemda memfasilitasi, sebagai amanat dari undang-undang, maka pemkab bisa memberikan bantuan iuran kepada peserta,” ujar Yudy.

Semantara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor  Cabang Perintis Trenggalek Sunarto menjelaskan tentang layanan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Terutama untuk dua layanan dasar kecelakaan dan kematian. Dengan hanya membayar premi sebesar Rp 16.800 per bulan, bisa mendapatkan jaminan pengobatan sampai dinyatakan sembuh atau dinyatakan cacat seumur hidup, juga masih dibayarkan upah sesuai standar minimum. Mendapatkan santunan kematian bagi yang meninggal dunia.

“Di sinilah BPJS Ketenagakerjaan hadir mewakili negara untuk mengayomi pekerja yang banyak sebagai kepala keluarga, juga memberikan kesejahteraan bagi keluarga mereka,” ucap Sunarto. (ed/tin)

(rt/lai/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia